TULUNG AGUNG, KOMPAS.com - Pusat Studi Gender (PSG) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, Kamiskemarin (31/3/2011) memulai terjun dan bekerja di lingkungan lokalisasi prostitusi di kota kabupaten di Jawa Timur tersebut. Mereka memulainya dengan bekerjasama dengan komunitas LSM peduli HIV/AIDS Puspita (Pusat Studi Perempuan Tulungagung) dengan membuka perpustakaan dan menyiapkan klinik konsultasi kesehatan di lokalisasi itu. Ketua PSG STAIN Tulungagung Dr Zulfatun Nimah menjelaskan, tidak mudah bagi dirinya dan lembaga untuk mendapat persetujuan masuk dan aktif melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui ajakan Lembaga Psikologi Apta Radellaberbasislokalisasi prostitusi. "Kami di Tulungagung masih berkubang denganmind set yang sudahjamak dan lama berlaku di masyarakat tentang stigma lokalisasi dan PSK. Namun kami juga tidak bisa memungkiri kenyataan sosial tentang problemkemiskinan perempuan di kota ini,"kata Zulfatun,doktor ilmu hukuk UGM Yogyakarta, asal dari Cilacap, Jawa Tengah. Tulungagung unik, karena di kota kabupatenini paling tidak menurut catatanLSM Apta Radella dan Yayasan Cesmid,dua lembaga yang bekerja dalam usaha perlindungan korban HIV/AIDSdiketahui ada populasi 600 orang PSK dari belasan lokalisasi. Itu cukup mencolok untuk kota kecilberpenduduk satu juta jiwa, atau setara dengan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang Selatan yang baru berdiri. Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.
Perhatian pemerintah setempat amat minim, dalam upaya melindungi para PSK dari berbagai risiko, termasuk risiko kesehatan, eksploitasi oleh sistem dalam lingkungan prostitusi seperti oleh mucikari hingga aparat keamanan lokal, bahkan termasuk gejala jualbeli (traficking)antar PSK di lokalisasi satu dengan lokalisasi lain. Banyak hal masih belum dilakukan, dan belum memiliki kejelasan apakah struktur pemerintahan sudah melakukan tindakan gender mainstreaming (pengarusutamaan gender), terutama terhadap APBD, sebab data-data yang diperlukan seperti naskah Perda APBD misalnya, tidak pernah berhasil kami minta dari Pemkab Tulungagung, kata Ifada Nurahmania, Direktur Apta Radella yang sudah 12 tahun menggeluti pemberdayaan perempuan prostitusi di Tulungagung. STAIN menerjunkan tiga pengajarnya di lokalisasi Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, selain Dr Zulfatun juga Ali Somad dan Very Eko Atmojo. "Kami sudah merintis bersama Ifada ikut mendorong pendirian perpustakaan di dalam lokalisasi, dengan mengupayakan introduksi pemikiran positif di lingkungan PSK, lalu harapannya dapat mentransformasi mereka ke kehidupan ekonomi yang lebih baik dan bermartabat," katanya. Humas Pemkab Tulungagung Mariyani yang dihubungi terpisah menjelaskan, penanganan PSK di lokalisasidikerjakan oleh petugas di tingkat kecamatan dan desa, bekerjasama dengan Puskesmas setempat.
Perhatian pemerintah setempat amat minim, dalam upaya melindungi para PSK dari berbagai risiko, termasuk risiko kesehatan, eksploitasi oleh sistem dalam lingkungan prostitusi seperti oleh mucikari hingga aparat keamanan lokal, bahkan termasuk gejala jualbeli (traficking)antar PSK di lokalisasi satu dengan lokalisasi lain. Banyak hal masih belum dilakukan, dan belum memiliki kejelasan apakah struktur pemerintahan sudah melakukan tindakan gender mainstreaming (pengarusutamaan gender), terutama terhadap APBD, sebab data-data yang diperlukan seperti naskah Perda APBD misalnya, tidak pernah berhasil kami minta dari Pemkab Tulungagung, kata Ifada Nurahmania, Direktur Apta Radella yang sudah 12 tahun menggeluti pemberdayaan perempuan prostitusi di Tulungagung. STAIN menerjunkan tiga pengajarnya di lokalisasi Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, selain Dr Zulfatun juga Ali Somad dan Very Eko Atmojo. "Kami sudah merintis bersama Ifada ikut mendorong pendirian perpustakaan di dalam lokalisasi, dengan mengupayakan introduksi pemikiran positif di lingkungan PSK, lalu harapannya dapat mentransformasi mereka ke kehidupan ekonomi yang lebih baik dan bermartabat," katanya. Humas Pemkab Tulungagung Mariyani yang dihubungi terpisah menjelaskan, penanganan PSK di lokalisasidikerjakan oleh petugas di tingkat kecamatan dan desa, bekerjasama dengan Puskesmas setempat.
