MANOKWARI, KOMPAS.com - Sidang kasus narkoba yang melibatkan Bupati Teluk Wondama Albert H Torey ditunda untuk kedua kalinya karenajaksa penuntut umum belum menerima rencanan tuntutan yang masih dikaji di Kejaksaan Agung. Pengadilan Negeri Manokwari memutuskan menunda sidang sampai dua pekan ke depan. Hingga minggu ke dua bulan Juli, rencanan tuntutan yang telah disusun jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Manokwari belum mendapat jawaban dari Kej agung. Padahal, sidang sudah sempat ditunda sekali, tanggal 30 Juni lalu, dengan alasan yang sama. Akibatnya, sidang kelima Torey, Kamis (14/7/2011), pun harus ditunda kembali. Torey berada di dalam ruang sidang hanya sekitar 15 menit. Hakimketua, Cita Cavitri, menjelaskan bahwa JPU belum memiliki rencanan tuntutan, sehingga sidang terpaksa ditunda. PN Manokwari memberi kesempatan dua pekan kepada JPU menyiapkan rencanan tuntutan yang kini masih dikaji di Kejagung.Jika sampai sidang berikutnya belum juga turun, pihaknya akan mengirim surat kepada Kejagung. Hal yang sama juga diberlakukan kepada istri Torey, Vivien Susilowati, yang tertangkap bersama Torey sedang mengonsumsi sabu-sabu. Sidangterdakwa juga ditunda dua minggu, dan akan dilanjutkan tanggal 28 Juli 2011, dengan agenda pembacaan tuntutan. MenurutKepala Seksi Pidana Khusus Kejari Manokwari Faisal Fahmi, tidak ada maksud apa-apa dibalik penundaan tersebut. Penyebabnya murni karena Kejagung belum memberikanjawaban atas rencanan tuntutan yang telah disusun. Lamanya proses tersebutkarena butuh pertimbangan matang dalam hal memberikantuntutan hingga kepantasan hukuman bagi terdakwa. Terlebih, terdakwa adalah pejabat publik. Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.
Sebelum sampai di Kejagung, rencana tuntutan lebih dulu diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua. K ini, rencana tuntutan itu sudah masuk di Kejagung, tetapi belum ada hasilnya. "Kasus yang masuk Kejagung bukan dari Manokwari saja, tetapi dari berbagai daerah.Jadi, pasti agak lama," kata Faisal usai persidangan. Kuasa h ukum Albert H Torey, Sattu Pali mengaku kecewa dengan penundaan sidang ini . Sebab, proses hukum kliennya berjalan lebih lama dan biayamenjadi mahal. Pihaknya sudah pernah meminta agar ren canan tuntutan tidak perlu dibahas sampai Kejagung, cukup sampai tingkat Kejati. Tujuannya, proses sidang berjalan cepat, sederhana, dan hemat biaya. Terdakwa dikenaipasal berlapis dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yakni pasal 112 tentang orang yang menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1, serta pasal 127 tentang orang yang menggunakan narkotika golongan 1.Bahkan, Menteri Dalam Negeri telah memberhentikan sementara Torey dari jabatannya, akhir Juni lalu. Menanggapi pemberhentian itu, Sattu berencana meminta Mendagri meninjau kembali putusannya. Alasan pemberhentian karena dakwaan primer yang dikenakan adalah pasal 112, dengan tuntutan hukuman lebih dari 5 tahun, dan dakwaan subsidernya pasal 127. Apabilatuntutan primernya adalah pasal 127, yang hukumannya kurang dari 5 tahun, Torey tidak perlu diberhentikan,kata Sattu. Torey bersama istri keduanya tertangkap tangan di rumahnya,di Manokwari, 1 April lalu saat mengonsumsi sabu-sabu. Dalam penangkapan itu, Toreykedapatan menyimpan 0,89 gram sabu-sabu dan beberapa alat hisap (bong). Terdakwasempat sakit ketika ditahan di Lapas Kelas II Manokwari, sehingga harus dirawat di rumah sakit lebih dari seminggu.
Sebelum sampai di Kejagung, rencana tuntutan lebih dulu diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua. K ini, rencana tuntutan itu sudah masuk di Kejagung, tetapi belum ada hasilnya. "Kasus yang masuk Kejagung bukan dari Manokwari saja, tetapi dari berbagai daerah.Jadi, pasti agak lama," kata Faisal usai persidangan. Kuasa h ukum Albert H Torey, Sattu Pali mengaku kecewa dengan penundaan sidang ini . Sebab, proses hukum kliennya berjalan lebih lama dan biayamenjadi mahal. Pihaknya sudah pernah meminta agar ren canan tuntutan tidak perlu dibahas sampai Kejagung, cukup sampai tingkat Kejati. Tujuannya, proses sidang berjalan cepat, sederhana, dan hemat biaya. Terdakwa dikenaipasal berlapis dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yakni pasal 112 tentang orang yang menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1, serta pasal 127 tentang orang yang menggunakan narkotika golongan 1.Bahkan, Menteri Dalam Negeri telah memberhentikan sementara Torey dari jabatannya, akhir Juni lalu. Menanggapi pemberhentian itu, Sattu berencana meminta Mendagri meninjau kembali putusannya. Alasan pemberhentian karena dakwaan primer yang dikenakan adalah pasal 112, dengan tuntutan hukuman lebih dari 5 tahun, dan dakwaan subsidernya pasal 127. Apabilatuntutan primernya adalah pasal 127, yang hukumannya kurang dari 5 tahun, Torey tidak perlu diberhentikan,kata Sattu. Torey bersama istri keduanya tertangkap tangan di rumahnya,di Manokwari, 1 April lalu saat mengonsumsi sabu-sabu. Dalam penangkapan itu, Toreykedapatan menyimpan 0,89 gram sabu-sabu dan beberapa alat hisap (bong). Terdakwasempat sakit ketika ditahan di Lapas Kelas II Manokwari, sehingga harus dirawat di rumah sakit lebih dari seminggu.
No comments:
Post a Comment