JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Suryadharma Alie (SDA) kembali menegaskan bahwa Pondok Pesantren Umar Bin Khattab di Bima, Nusa Tenggara Barat, bukanlah pondok pesantren (ponpes). Suryadharma mengatakan, ponpes Umar tidak memenuhi syarat sebuah ponpes. "Pondok pesantren itu biasanya ada kyai yang berpengaruh. Pondok pesantren juga tidak eksklusif. Sumber ajarannya jelas. Mereka tidak mengajarkan kekerasan. Pondok pesantren juga tidak mengajarkan para santrinya bagaimana menghunus pedang dan membuat bom," ujar Suryadharma kepada para wartawan di sela-sela Peringatan Hari Lahir ke-85 Pengurus Besar Nadhlatul Ulama di stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (17/7/2011). Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek
. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.
Menag menambahkan, ciri ponpes lainnya adalah memberikan pengaruh di bidang intelektual, ilmu pengetahuan, budaya, hingga perekonomian. "Jadi, ponpes Umar bukanlah pondok pesantren, tapi tempat penggemblengan kader garis keras," katanya. Saat ini, Kementerian Agama terus melakukan upaya deradikalisasi. Suryadharma juga mengatakan, kementeriannya memaksimalkan peran Forum Komunikasi Umat Beragama untuk mengurangi radikalisasi. Di sisi lain, Suryadharma meminta aparat penegak hukum lebih jeli terhadap adanya potensi aksi kekerasan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini membantah bahwa organisasi masyarakat Islam tak mampu mencegah aksi-aksi radikalisasi di tanah air. "Bukan tak mampu, tetapi Indonesia terlalu luas. NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, majelis taklim, sudah bekerja keras," kata Suryadharma.
Menag menambahkan, ciri ponpes lainnya adalah memberikan pengaruh di bidang intelektual, ilmu pengetahuan, budaya, hingga perekonomian. "Jadi, ponpes Umar bukanlah pondok pesantren, tapi tempat penggemblengan kader garis keras," katanya. Saat ini, Kementerian Agama terus melakukan upaya deradikalisasi. Suryadharma juga mengatakan, kementeriannya memaksimalkan peran Forum Komunikasi Umat Beragama untuk mengurangi radikalisasi. Di sisi lain, Suryadharma meminta aparat penegak hukum lebih jeli terhadap adanya potensi aksi kekerasan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini membantah bahwa organisasi masyarakat Islam tak mampu mencegah aksi-aksi radikalisasi di tanah air. "Bukan tak mampu, tetapi Indonesia terlalu luas. NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, majelis taklim, sudah bekerja keras," kata Suryadharma.
No comments:
Post a Comment