JAKARTA, KOMPAS.com " Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membuat mereka kerap berada pada posisi berlawanan langsung dengan kelompok masyarakat tertentu. Sebagai pelaksana tugas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban (tramtib), operasi penertiban yang dilakukan hampir selalu mendapat perlawanan anggota masyarakat, walaupun mereka mengemban kewajiban yang ditetapkan undang-undang. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Effendi Anas mengaku menyadari adanya stigma negatif yang melekat pada satuan yang dipimpinnya. "Setiap kebijakan, setiap pelaksanaan aturan pasti mendatangkan like dan dislike. Tapi, kami harus melaksanakan tugas kami demi pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas," terang Effendi kepada Kompas.com di kantor Satpol PP DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2011). Ia mencontohkan, serangan sering ditujukan kepada Satpol PP saat mengadakan operasi penertiban pedagang kaki lima hingga para gelandangan. Tidak hanya dalam bentuk perlawanan kelompok yang ditertibkan, pihaknya acap kali diserang karena dianggap merampas hak hidup dan hak usaha warga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM). Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang
. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?
"Kita sering dianggap melanggar HAM kalau melakukan penertiban. Ini pengertian HAM yang mana? Kalau Anda ingin hak Anda dihargai, hormati dan jangan merugikan, apalagi merampas hak orang lain," tandas Effendi. Ia mencontohkan pemanfaatan badan jalan dan trotoar untuk aktivitas perdagangan. Begitu juga pemanfaatan lahan milik negara atau tanah-tanah kosong untuk menjadi tempat hunian warga. "Tindakan seperti ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga masyarakat lainnya," katanya. Upaya untuk menghilangkan stigma negatif sebagai "musuh masyarakat" sudah seakan lekat dengan stigma negatif. Meski demikian, ia menyadari pentingnya pembinaan, pendampingan, dan pelatihan pada aparatnya agar dapat melakukan pendekatan yang lebih persuasif dalam operasi penertiban. "Sekarang sudah ada perubahan. Berbagai cara baru kami terapkan. Coba cek video 'Baret Coklat' di YouTube. Di situ bisa dilihat adanya perubahan Satpol PP DKI," katanya menganjurkan. Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga menganjurkan masyarakat untuk lebih taat aturan. Salah satu realitas perilaku yang telah membudaya, menurutnya, adalah keberadaan aturan baru diakui bilamana ada teguran atau sanksi. "Budaya kita adalah baru sadar kalau ada petugas. Kesadaran muncul karena tekanan dari luar, bukan kesadaran dari diri sendiri. Inilah yang perlu diubah," pungkasnya.
"Kita sering dianggap melanggar HAM kalau melakukan penertiban. Ini pengertian HAM yang mana? Kalau Anda ingin hak Anda dihargai, hormati dan jangan merugikan, apalagi merampas hak orang lain," tandas Effendi. Ia mencontohkan pemanfaatan badan jalan dan trotoar untuk aktivitas perdagangan. Begitu juga pemanfaatan lahan milik negara atau tanah-tanah kosong untuk menjadi tempat hunian warga. "Tindakan seperti ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga masyarakat lainnya," katanya. Upaya untuk menghilangkan stigma negatif sebagai "musuh masyarakat" sudah seakan lekat dengan stigma negatif. Meski demikian, ia menyadari pentingnya pembinaan, pendampingan, dan pelatihan pada aparatnya agar dapat melakukan pendekatan yang lebih persuasif dalam operasi penertiban. "Sekarang sudah ada perubahan. Berbagai cara baru kami terapkan. Coba cek video 'Baret Coklat' di YouTube. Di situ bisa dilihat adanya perubahan Satpol PP DKI," katanya menganjurkan. Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga menganjurkan masyarakat untuk lebih taat aturan. Salah satu realitas perilaku yang telah membudaya, menurutnya, adalah keberadaan aturan baru diakui bilamana ada teguran atau sanksi. "Budaya kita adalah baru sadar kalau ada petugas. Kesadaran muncul karena tekanan dari luar, bukan kesadaran dari diri sendiri. Inilah yang perlu diubah," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment