JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menegaskan sikapnya, bahwa tidak ada diskriminasi dalam bidang hukum, bahkan jika itu menyangkut kader Partai Demokrat. Dikatakannya, partainya tidak akan melindungi yang bersalah. Hal itu dikemukakannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/5/2011), setibanya dari kunjungan kerja dua hari di Bali "Sikap saya tidak berubah, tidak boleh ada tebang pilih. Sekalipun itu kader Partai Demokrat ataupun dari jajaran pemerintah," katanya. Dalam sepekan terakhir, pemberitaan diramaikan dengan dugaan keterlibatan politisi Demokrat, Bendahara Umum M Nazaruddin, dan anggota Komisi X Angelina Sondakh, dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games. Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
.
Presiden mengatakan, bila sejumlah kader partai politik termasuk Partai Demokrat terlibat, tentu secara obyektif akan terbukti. Presiden mempersilahkan lembaga penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugasnya. "KPK dan penegak hukum silahkan untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengikutinya dengan transparan," katanya. Ia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa para penegak hukum dan KPK dapat membedakan antara fakta dan analisa sehingga terungkap kebenaran yang sesungguhnya. Lebih lanjut ia menegaskan, apabila setelah pemeriksaan dan terbukti benar, maka Partai Demokrat tidak akan mencampuri dan melindungi yang bersangkutan. Sementara itu, terkait sanksi, menurut dia, jika anggota DPR tentu telah ada aturannya. "Dewan Kehormatan Partai Demokrat juga sedang bekerja untuk bisa mengambil putusan yang tepat, putusan-putusan yang jernih dan tegas," katanya. Ia juga telah meminta Ketua Umum Partai Demokrat untuk mengambil langkah-langkah yang tegas mana kala terbukti ada kadernya yang merusak citra partai.
Presiden mengatakan, bila sejumlah kader partai politik termasuk Partai Demokrat terlibat, tentu secara obyektif akan terbukti. Presiden mempersilahkan lembaga penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugasnya. "KPK dan penegak hukum silahkan untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengikutinya dengan transparan," katanya. Ia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa para penegak hukum dan KPK dapat membedakan antara fakta dan analisa sehingga terungkap kebenaran yang sesungguhnya. Lebih lanjut ia menegaskan, apabila setelah pemeriksaan dan terbukti benar, maka Partai Demokrat tidak akan mencampuri dan melindungi yang bersangkutan. Sementara itu, terkait sanksi, menurut dia, jika anggota DPR tentu telah ada aturannya. "Dewan Kehormatan Partai Demokrat juga sedang bekerja untuk bisa mengambil putusan yang tepat, putusan-putusan yang jernih dan tegas," katanya. Ia juga telah meminta Ketua Umum Partai Demokrat untuk mengambil langkah-langkah yang tegas mana kala terbukti ada kadernya yang merusak citra partai.
No comments:
Post a Comment