JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tak seharusnya menyalahkan para tokoh agama terkait peristiwa kekerasan berlatar belakang agama di Cikeusik, Pandeglang, Banten, dan di Temanggung, Jawa Tengah. Tidak ada kelalaian atau ketidakrukunan yang terjadi antar para tokoh agama. "Pemerintah jangan mengalihkan isu menjadi tokoh agama dianggap gagal. Sebab, sepuluh tahun ini tokoh agama itu lebih baik kerja samanya," kata Sekretaris Eksekutif Hubungan Antar Agama dan Keyakinan Konferensi Wali Gereja Indonesia Benny Susetyo saat beraudiensi bersama dengan tokoh lintas agama lainnya dengan pimpinan MPR RI di Gedung MPR, Senin (14/2/2011). So far, we've uncovered some interesting facts about mobil keluarga ideal terbaik indonesia. You may decide that the following information is even more interesting.
Bahkan, kata dia, setelah kejadian di Temanggung yang merusak simbol-simbol agama Katolik dan Kristen, tokoh agama langsung turun tangan menenangkan masyarakat di belahan Indonesia Timur. Sebaliknya, menurut dia, dua peristiwa kekerasan tersebut menunjukkan absennya negara dalam melindungi warganya. Pemerintah seharusnya fokus kepada penuntasan kasus-kasus ini dan menindak tegas para pelakuk kekerasan.Pemerintah juga harus mengantisipasi agar kejadian yang sama tidak berulang lagi di kemudian hari. Benny mencatat, kekerasan berlatar belakang agama ini terus berulang dalam tiga tahun terakhir dan pemerintah tak pernah menuntaskannya secara hukum. Pelaku kekerasan tidak pernah dihukum sampai sekarang. Padahal, persoalan ini terus membuat kelompok minoritas merasa ketar-ketir. "Saya minta pemerintah tegas terhadap pelaku anarkis," tambahnya. Benny meminta pula agar pimpinan MPR memberikan teguran keras kepada pemerintah untuk mengembalikan fungsi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini.
Bahkan, kata dia, setelah kejadian di Temanggung yang merusak simbol-simbol agama Katolik dan Kristen, tokoh agama langsung turun tangan menenangkan masyarakat di belahan Indonesia Timur. Sebaliknya, menurut dia, dua peristiwa kekerasan tersebut menunjukkan absennya negara dalam melindungi warganya. Pemerintah seharusnya fokus kepada penuntasan kasus-kasus ini dan menindak tegas para pelakuk kekerasan.Pemerintah juga harus mengantisipasi agar kejadian yang sama tidak berulang lagi di kemudian hari. Benny mencatat, kekerasan berlatar belakang agama ini terus berulang dalam tiga tahun terakhir dan pemerintah tak pernah menuntaskannya secara hukum. Pelaku kekerasan tidak pernah dihukum sampai sekarang. Padahal, persoalan ini terus membuat kelompok minoritas merasa ketar-ketir. "Saya minta pemerintah tegas terhadap pelaku anarkis," tambahnya. Benny meminta pula agar pimpinan MPR memberikan teguran keras kepada pemerintah untuk mengembalikan fungsi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini.
No comments:
Post a Comment